Diduga Proyek Utilytas Kelurahan Pondok Bambu Jadi Sarang Korupsi

Foto : Ketua Harian LSM ANTARA Anton. P Ketika Menyampaikan Surat Laporan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

“Ketua Harian LSM Antara Harapkan Adanya Tindakan BPK-RI Dalam Proyek Utilytas Di Kelurahan Pandok Bambu Tidak Sesuai Dengan Spektifikasi Teknis”

JAKARTA, Suaraaspirasi.com – Ketua Harian DPP LSM Antara Anton. P menyampaikan surat permohonan pemeriksaan/audit kegiatan Lanjutan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pondok Bambu (Paket Pekerjaan Saluran) dengan nomor RUP 43988559 dan pagu anggaran sebesar Rp. 2.537.903.000 ke BPK yang diduga pelaksanaannya tidak sesuai dengan spek.

Anton. P menyampaikan kepada awak media ini dikantornya diwilah Kecamatan Duren Sawit, Senin (9/10/2023) bahwa ada beberapa temuan Tim LSM Antara dilapangan yang diduga tidak sesuai spek sistem aturan pada proyek pengerjaan Paket Pekerjaan Saluran yang anggarannya mencapai miliyaran rupiah.

“Ada temuan Tim LSM kita dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan, tidak sesuai dengan spek baik pemasangan U Ditch tidak mempergunakan lantai kerja, sementara itu dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan harus mempergunakan lantai kerja, yang paling ironisnya bahwa pemasangan U Ditch tersebut dalam galian masih tergenang air  tetapi pihak rekanan PT pelaksana tetap melakukan pekerjaan tersebut dan menghiraukan seluruh yang tercantum dalam kerangka acuan kerja (KAK) baik BQ (BILL OF QUANTITY)”, terang Anton. P.

“Berdasarkan informasi dan sumber yang layak di percaya, adanya temuan kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan Sarana dan Utilytas Umum Perumahan untuk menunjang fungsi hunian dilokasi di wilayah Kelurahan Pondok Bambu  yang di laksanakan pihak ke 3, PT. Nikita Sari Jaya, maka Tim LSM ANTARA melakukan investigasi ke lapangan dan menemukan dalam pelaksanaannya tidak sesuai Spesifikasi Teknis, lalu kami menyurati  pihak  Kepala  Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi  Jakarta Timur, dengan nomor 086/DKI/ANTARA/KLARIF/V/2023, dan Irbanko Kota Admnistrasi Jakarta Timur dengan nomor. 088/Laporan/LSM – ANTARA/VI. 2023 akan tetapi sampai surat ini kami kirim tidak ada tindakan dari pihak Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Irbanko Kota Administrasi  Jakarta Timur”, ucap Anton. P.

Lebih Lanjut Anton. P Ketua Harian LSM Antara menjelaskan, dengan analisa pelaksanaan pada kegiatan tersebut, saat melakukan pekerjaan galian tanah tidak melakukan pemasangan Bowplank dan benang, sehingga hasil pekerjaan tidak rata. (adapun yang dipasang dibeberapa titik hanya 10 m untuk mengambil Foto untuk dokumentasi/sample).

“Saat pelaksanaan Pemasangan Uditch tidak menggunakan Lantai kerja yaitu Pasir Urug dan K, B-O, menjadi hasilnya tidak rata dan ada yang miring/bergelombang (adapun yang dipasang hanya sekitar 10 m  untuk mengambil Foto untuk dokumentasi), Dalam pemasangan U-Ditch saluran dalam keadaan tergenang air, yang seharusnya harus keadaan kering makanya ada anggaran/biaya Kisdam dan pompa air/dewatering, Sebab tidak adanya pemasangan latai kerja perobahan evalase Volume galian terjadi pengurangan, 10 cm x 60 cm x panjang pekerjaan. Dalam waktu pelaksanaan menjadi tidak sesuai Time Schedule, sebab sesudah digali langsung dipasang Uditch tidak adanya Lantai Kerja dan tidak ada pengeringan lalu diurug/sosot dengan puing galian dan itu juga tidak dipadatkan”, ungkap Anton. P.

Tegas Anton. P lagi kepada awak media ini, bahwa pekerjaan tersebut diduga sudah merugikan Keuangan Negara dan/atau APBD DKI Jakarta. Sesuai dengan perencana yang tidak dapat di penuhi oleh pihak-pihak dari terkait yang sudah mempergunakan mata anggaran yang sangat besar, biaya Konsultan Perencana dan Kolsultan Pengawas.

“Sebab dalam pelaksanaan mengabaikan Spek yang dibuat, Biaya lantai kerja Pasir Urug dan B,0  yaitu, 10cm X 60cm X panjang pekerjaan, Biaya Kisdam, Pompa Air/Dewatering, Biaya Konsultan Pengawas, sebab tidak ada pungsinya sebab dalam pelaksanaan pekerjaan tetap apa kata Pemborong/Penyeda Jasa, jelas kwualitas pekerjaan tersebut tidak sesuai yang diharapkan”, kata Anton. P.

Masih kata Ketua Harian LSM Antara Anton. P, mengatakan ke awak media  di kantornya di wilayah Kecamatan Duren Sawit, melihat pelaksanaan kegiatan lanjutan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pondok Bambu (Paket Pekerjaan Saluran) kuat dugaan terjadi kerugian keuangan Negara.

Sementara itu, menurut Anton, P, Tim sudah melakukan klarifikasi ke pihak Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jakarta Timur tidak ada jawaban, dalam hal itu juga tim dari LSM Antara melakukan pelaporan ke pihak Irbanko Jakarta Timur dan Kepala Inspektorat DKI Jakarta tetap belum ada tindakan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pengawasan melekat dalam Pemerintahan provinsi DKI Jakarta.

“Atas dasar ketidak pedulian dari pihak-pihak terkait dalam kegiatan tersebut maka LSM Antara melakukan Laporan atau Permohonan untuk dapat di lakukan pemeriksaan/audit kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pondok Bambu (Paket Pekerjaan Saluran) untuk dapat di tinjau ulang dalam melakukan pembayaran karena di duga tidak sesuai dengan bobot yang di ajukan pihak rekanan (PT/CV) tersebut”, tutup Anton. P. 

Sementara itu, ketika Tim LSM Antara bersama awak media meminta tanggapan Kepala Irbanko Jakarta Timur pak Dasuki, Senin (2/10/2023) menyampaikan bahwa, Alhamdulillah kabar baik bang, kami sudah peringatkan Kasudin Perumahan dan Kasudin SDA selaku PPK dan para Kepala Seksi selaku PPTK untuk terus meningkatkan pengawasan, pengendalian kontrak dan pekerjaan di lapangan.

“Minggu lalu dan hari ini sudah dilakukan pertemuan dengan para kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas untuk mengingatkan mereka agar melaksanakan pekerjaan dengan benar dan dengan kualitas sesuai kontrak”, ucapnya.

“Kami juga meminta PPK untuk memberikan sanksi kepada kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan”, tegasnya.

Sampai berita ini terbit, awak media ini belum dapat mengkonfirmasi ke pihak Kepala Inspektorat DKI Jakarta bagaimana tanggapannya terkait apa yang disampaikan LSM ANTARA kepada awak media ini. (Tim/Red)